PERANAN ASEAN DAN ARF SEBAGAI REZIM KEAMANAN REGIONAL

“If ASEAN is truly interested in constructive engagement, it should try to engage with both sides in Burma, with the (regime) as well as the democratic opposition.”

—    Aung San Suu Kyi

 

”Wars begin where you will, but they do not end where you please”

— Machiavelli

 

ASEAN adalah organisasi regional yang berada pada kawasan Asia Tenggara. ASEAN yang lahir pada 8 Agustus 1967, lewat KTT I di Bali tahun 1976 melahirkan suatu Declaration of ASEAN Concord (dikenal sebagai Bali Concord I) yang sepakat untuk bekerja sama di bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, dan keamanan. Tetapi pada perkembangannya, lingkup kerjasama yang menjadi fokus ASEAN lebih pada hubungan ekonomi dan sosial budaya, sedangkan masalah keamanan terkesan dikesampingkan. Barulah setelah terjadi banyak peristiwa yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan, dibentuklah suatu rezim keamanan secara khusus untuk melindungi kawasan ASEAN dari berbagai ancaman, seperti dibentuknya ASC setelah terjadinya banyak aksi peledakan bom dikawasan Asia Tenggara.

Menanggapi fenomena hubungan kerjasama keamananan yang terjadi di ASEAN, saya menfokuskan bahasan saya kali ini pada tiga hal. Pertama, dinamika rezim keamanan ASEAN sejak zaman perang dingin hingga terbentuknya ASC. Kedua tentang ARF yang merupakan upaya multirateralisasi ASEAN untuk melindungi keamanan kawasannya bersama-sama dengan negara-negara Asia Pasifik. Ketiga sebagai penutup, saya akan mengulas tentang efektifitas dan peranan rezim keamanan ASEAN dan ARF pada terciptanya suatu kerjasama keamanan regional, apakah ternyata rezim itu berfungsi sebagaimana mestinya atau malah dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain yang menginginkan menancapkan pengaruhnya di lingkup regional Asia Tenggara.

 

Rezim keamanan ASEAN pada masa perang dingin hingga 1997

Dalam dunia anarki dimana kedaulatan negara adalah kepentingan tertinggi maka akan timbul dua macam dilema, yaitu dilema kepentingan bersama (dilemma of common interest) dan dilema keengganan bersama (dilemma of common aversion).[1] Kedua hal tersebut dapat dijadikan arahan untuk menggambarkan terbentuknya ASEAN sebagai suatu rezim keamanan. Pada masa perang dingin, terdapat dua kekuatan besar di dunia yang mendominasi dan saling berlomba mencari sekutu, yaitu Amerika Serikat dengan Liberal-Kapitalisnya dan Uni Soviet dengan Komunisnya. Kedua negara adidaya ini memperluas pengaruhnya hingga ke Asia. Pada kawasan Asia Tenggara, yang didominasi negara berkembang melihat fenomena blok dan intervensi ini sebagai suatu ancaman tersendiri. Terjadi keengganan untuk memihak salah satu blok karena ketakutan akan terjadinya pertikaian dengan blok lain dan adanya intervensi. Oleh karena itu, terbentuklah keengganan bersama dari negara-negara di Asia Tenggara untuk memihak salah satu blok atau bisa disebut dilemma of common aversion. Secara eksternal alasan inilah yang menjadi landasan tercetusnya ide regionalisasi, tetapi secara internal adanya konflik seperti sengketa antara Malaysia dan Filipina tentang perebutan wilayah juga merupakan hal yang tidak diinginkan untuk terjadi (dilemma of common aversion). Adanya konflik teritori yang berkelanjutan akan merugikan tidak hanya negara yang berkonflik saja tetapi juga negara-negara disekitarnya.

Selain itu, terciptanya stabilitas di dalam regional, hubungan kerjasama bilateral dan perdamaian merupakan hal yang diinginkan bersama diantara negara-negara Asia Tenggara. Keinginan bersama inilah yang bisa disebut sebagai dilemma of common interest, dimana negara-negara menginginkan terbentuknya suatu stabilitas, perdamaian dan kerjasama diantara sesama region. Maka dengan terdapatnya kedua dilemma diatas, negara-negara Asia Tenggara merasa perlu untuk melakukan kolaborasi dan koordinasi untuk mendirikan suatu organisasi regional yaitu ASEAN. Pada akhirnya ASEAN berdiri, walaupun dalam konsep dunia anarki, terbentuknya ASEAN sebagai jawaban dari dilemma baik common interest ataupun common aversion adalah bentuk ”penggadaian” separuh kedaulatan negara. Tetapi hal ini menjadi logis apabila pada akhirnya mereka tetap dapat meraih kepentingan nasionalnya walaupun tidak maksimal, daripada harus berjuang sendiri dengan resiko kegagalan yang maksimal.

Menilik sejarah, konsep ASEAN merupakan konsep yang ditawarkan Indonesia dalam memandang pentingnya kerjasama antar negara dalam satu regional yang didasari dari dua dilema diatas. Konsep ASEAN sebagai organisasi regional yang anti-intervensi serta berupaya mengoptimalkan hubungan bilateral disambut baik oleh negara-negara lain seperti Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina. Karenanya pada masa awal berdirinya rezim ini, Indonesia dapat dikatakan sebagai aktor yang dominan dalam penentuan ranah kebijakan ASEAN. Dari kelima pendiri ASEAN, maka Indonesia berada pada titik sentralnya (core). Inilah mengapa dalam rezim ASEAN pada masa awal terbentuknya, mengalami masa-masa stabil dan berprogres dikarenakan terdapat imposed order didalamnya. Imposed Order adalah keadaan dimana dalam suatu rezim terdapat aktor dominan yang berhasil mendapatkan simpati dari anggota lain yang akan menyesuaikan diri dengan kebijakan yang diambil oleh aktor dominan baik melalui koordinasi, paksaan, maupun manipulasi.[2] Berperan sebagai imposed order adalah Indonesia dibawah kepemimpinan Soeharto.

ASEAN sebagai rezim memiliki prinsip yang berkesesuaian dengan ASEAN Way.

Norma ASEAN adalah informal, conflict avoidance (penghindaran konflik), dan bilateral.

Aturannya meliputi semangat non-interference. Sedangkan proses pembuatan keputusannya dilakukan melalui KTT, AMM, dan Ad Hoc.

Sebagai rezim keamanan diera perang dingin, ASEAN adalah embrio rezim keamanan yang lemah karena adanya masalah dalam hubungan bilateral didalamnya. Pada masa itu perebutan Sabah antara Malaysia dan Filipina belum dapat diakhiri meskipun Indonesia telah mengadakan suatu AMM di Jakarta pada Agustus 1968 untuk mendinginkan hubungan kedua negara.[3] Tidak hanya itu, diulang tahunnya yang ke-10 pun rezim keamanan ASEAN sangat mengecewakan dikarenakan tidak mampu mengembangkan hubungan damai dengan negara-negara Indochina. Tiga negara Indochina-Vietnam, Kamboja, dan Laos- yang berada dikawasan regional Asia Tenggara menjadi fokus dominan ASEAN selama 20 tahun tetapi tetap gagal ditangani. Hal inilah yang menjadi bukti kelemahan dan limitnya rezim keamanan ASEAN.

Dalam menghadapi konflik tiga negara Indochina kelemahan yang dimiliki ASEAN adalah karena tidak adanya kapabilitas militer dan buruknya hubungan kerjasama militer diantara sesama anggota. Hal ini terjadi karena dipicu oleh sikap anggotanya yang masih memiliki keinginan untuk menyerang satu sama lain, sehingga hubungan kerjasama militer menjadi sulit terwujud. Dengan absennya militer sebagai penguat ASEAN maka ASEAN berusaha mengembangkan alat kerjasama diplomatik yang sesuai dengan prinsipnya non-interference.[4]

Setelah berakhirnya perang dingin, pada 1997, ASEAN menerima Myanmar, Laos dan Kamboja untuk bergabung kedalam ASEAN, walaupun mendapat tentangan dari beberapa negara seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Australia, dan Selandia Baru.[5] Negara-negara tersebut jauh sebelum diterimanya Myanmar kedalam ASEAN, telah meminta ASEAN untuk bertindak tegas kepada Myanmar. Kini dengan masuknya Myanmar kedalam keanggotaan ASEAN, menimbulkan terjadinya perubahan di tingkat global maupun dinamika politik internal di kawasan Asia Tenggara. Hal ini telah mengubah cara pandang atas penyelesaian persoalan di kawasan tersebut. Prinsip non-interference telah digantikan dengan constructive engagement. Dalam prinsip constructive engagement, negara-negara ASEAN akan bersikap proaktif untuk membantu suatu negara anggota yang punya problem politik yang berat, tetapi dengan catatan tidak melanggar prinsip kedaulatan. Bantuan itu berupa bantuan ekonomi maupun politik demokrasi.[6] Tetapi tetap saja, tidak adanya bantuan militer yang signifikan mengakibatkan jalannya penyeleseian konflik di Myanmar menjadi terbata-bata.

Pada 1997, Baht Thailand jatuh yang mengakibatkan terjadinya krisis tidak hanya di Thailand, tetapi juga di negara-negara seregionalnya. Indonesia tidak luput dari terpaan krisis dan juga mengalami masalah domestik. Banyaknya aksi protes mahasiswa yang meminta turunnya Soeharto, mengakibatkan pemerintahan menjadi limbung dan keamanan domestik kacau balau. Peristiwa ini mempengaruhi status dan kondisi perpolitikan asosiasi. Dengan hilangnya kepemimpinan Indonesia sebagai imposed order, membawa ASEAN menuju keterpurukan puncak rezim kerjasama keamanannya.

Terjadi teror di Amerika Serikat pada 11 September 2001 dan Bom Bali di Indonesia pada 12 Oktober 2002, menjadi awal lahan baru terciptanya kerjasama keamanan melalui ASEAN. Menanggapi isu teror yang mengancam regionnya, ASEAN mengeluarkan Declaration of Terror. ASEAN bangkit kembali dengan mengfokuskan hubungan pada masalah terorisme dan keamanan.

 

ASEAN dan ASC

Selama ini negara-negara ASEAN mengakui bahwa mereka mempunyai kesamaan kepentingan untuk membangun kawasan Asia Tenggara yang damai, stabil, dan makmur (common interest). Namun, mereka menafsirkan semua itu terutama dalam konteks ketiadaan campur tangan pihak luar kawasan, stabilitas pemerintahan, dan kemakmuran ekonomi. Selain itu, dalam kenyataannya negara-negara anggota ASEAN bertolak pada prinsip untuk tidak saling mencampuri urusan dalam negeri, dan memfokuskan pada terciptanya kemakmuran ekonomi (non-interference). Persoalan keamanan menjadi tanggung jawab tiap anggota.[7]

Tetapi, keadaan berubah manakala wilayah Asia Tenggara menjadi sasaran aksi terorisme. Serentetan peledakan bom di Indonesia dan Filiphina telah menggoyang stabilitas keamanan Asia Tenggara. Di samping itu, aksi penyelundupan senjata dan bahan peledak di beberapa negara ASEAN serta aksi pembajakan di wilayah perairan Asia Tenggara turut pula mempengaruhi stabilitas kawasan.[8] Semua persoalan kemanan tersebut tentu tidak bisa diatasi sendiri oleh negara anggota ASEAN. Aksi kejahatan itu telah melintasi batas-batas wilayah negara ASEAN dan jaringan aksinya pun tersebar di berbagai negara. Karena itu, untuk menangkalnya negara-negara anggota ASEAN perlu mengintegrasikan keamanannya secara bersama demi menjaga stabilitas kawasan. Dengan kata lain, persoalan keamanan di kawasan ASEAN harus ditangani secara bersama, tidak ditangani sendiri oleh negara anggota. Inilah yang menyebabkan ASC menjadi komunitas bersama yang penting untuk dibentuk dan tentunya berperan sebagai rezim keamanan regional baru untuk ASEAN.

Terbentuknya ASC tidak dimaksudkan untuk menggagas suatu pakta pertahanan atau aliansi militer seperti NATO. ASC dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat kapasitas nasional dan regional guna memberantas terorisme dan kejahatan lintas batas lainnya. Di samping itu, ASC juga harus berfungsi memberikan jaminan agar kawasan Asia Tenggara terbebas dari senjata pemusnah masal.[9] Apabila terjadi perbedaan di kawasan yang dapat mengarah pada konflik, maka ASC harus dapat meredam perbedaan itu agar tidak menimbulkan konflik, pertentangan, atau bahkan peperangan. Perbedaan antarnegara harus bisa diselesaikan secara damai. Hal ini juga harus disertai pandangan bahwa keamanan setiap negara saling terkait secara mendasar yang terikat oleh letak geografis, visi, dan tujuan bersama ASEAN.

 

ASEAN dan ARF

Dewasa ini, kerjasama keamanan bilateral dianggap tidak cukup untuk menangani peningkatan interdependensi regional dan lingkup ketidakpastian keamanan di Asia tenggara. Hal ini membawa pada terciptanya proposal promosi multirateral. Pada akhirnya ASEAN memutuskan untuk membentuk ARF (ASEAN Regional Forum) sebagai bentuk multirateralisasi dikarenakan beberapa motivasi seperti, regional mengalami perubahan lingkungan yang akan menekan negara-negara ASEAN untuk mempertanyakan keamanan regionalnya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu kerjasama multirateral di dalam asosiasi untuk menangani masalah keamanan. Motivasi lain yang menguatkan ASEAN membentuk ARF adalah keinginan anggotanya untuk lepas dari ikatan ketergantungan terhadap Cina, Jepang, dan Amerika.[10]

ARF adalah kelompok diskusi multirateral yang fokus pada dialog guna menentukan dan membangun langkah awal kerjasama keamanan. ARF sendiri adalah perjanjian pertama keamanan yang dibuat pada level regional Asia-Pasifik. ARF menyediakan kesempatan pada regional untuk mendiskusikan pandangan keamanan mereka yang berbeda dan mengintegrasi negara terisolasi kedalam sistem keamanan regional. ARF mendorong perubahan pola konstruksi hubungan antara kekuatan utama dengan kepentingan dalam region. Atau dengan kata lain ARF telah menjadi alat pegangan dalam iklim hubungan keamanan regional.

Dilihat dari agenda dan perkembangan ARF, forum ini telah berkembang lebih dari sekadar forum untuk menumbuhkan rasa saling percaya dan secara resmi forum ini telah membicarakan pembentukan tata regional baru di Asia Pasifik. Meski demikian, sebagai forum dialog keamanan multilateral dan pembangunan kepercayaan di kawasan Asia Pasifik, selain diharapkan dapat membuka jalan bagi mediasi berbagai persoalan yang dihadapi negara-negara ASEAN, ARF diharapkan mampu mengupayakan tatanan internasional yang adil agar tidak ada dominasi dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat dalam hubungan internasional.

Masalah terorisme merupakan tantangan fundamental ASEAN dan menjadi ancaman paling menakutkan di dunia karena dapat mengancam wilayah manapun, termasuk di luar ASEAN. Maka ASEAN harus mengambil sikap tidak membenarkan siapa pun yang melakukan teror. Tindakan menumpas pendukung dan pelaku teror harus menjadi komitmen negara-negara ASEAN untuk menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan. Meski demikian, ARF sebagai forum kerja sama keamanan di Asia Pasifik belum dapat dijadikan jaminan sebagai sarana satu-satunya yang mampu mengatasi masalah keamanan di Asia Pasifik.[11]

 

Efektifitas Rezim Keamanan ASEAN dan ARF

            Pada mula dibentuknya ASEAN, penetapan sendi-sendi dasar dari kerjasama keamanan yang terangkum dalam prinsip-prinsipnya ternyata mengakibatkan ASEAN tidak dapat berbuat banyak dalam menyeleseikan konflik keamanan. Prinsip non-interferencenya dianggap terlalu kaku dan tidak flexibel. Pendekatan yang dilakukan ASEAN dalam menyikapi berbagai konflik adalah pendekatan yang masih bersifat tradisional dan informal. ASEAN lebih menekankan pada penghindaran konflik dan tidak berpengalaman pada segi penanganan konflik. Hal-hal seperti inilah yang menghambat kinerja ASEAN sebagai rezim keamanan regional baik dalam lingkup ASC maupun ARF.

Sebagai sebuah produk dari proses multilateral yang sangat mengutamakan stabilitas dan keamanan di Asia Tenggara, ASC mencakup prinsip-prinsip yang memberi petunjuk pemberlakuan konsep-konsep keamanan ASEAN secara menyeluruh, yang pada dasarnya sudah memiliki infrastruktur di dalam organisasi ASEAN itu sendiri. Mekanisme yang memungkinkan para anggota ASEAN memiliki tanggung jawab yang sama dalam menghadapi ancaman-ancaman keamanan dan kestabilan kawasan yang bersifat transnasional menjadi komitmen penting dalam ASC. Namun, ASC belum dikembangkan secara ekstensif, mengingat isu-isu politik keamanan sering kali bersifat sensitif sehingga pendekatan yang sering kali diambil bersifat informal. Ini didasarkan atas kebiasaan di ASEAN yang menganut prinsip non-interference. Seperti contohnya ASEAN tidak bisa turut campur atas peristiwa politik di Thailand karena selain prinsip non-interference masih dipegang teguh ASEAN, intervensi ASEAN bisa kontraproduktif sehingga merugikan ASEAN. Di samping itu, karena krisis politik di Thailand relatif baru dan belum mempunyai dampak signifikan bagi keamanan kawasan, ASEAN menganggap krisis politik di Thailand dapat diselesaikan dengan baik.[12]

Sejumlah pertanyaan tentang eksistensi ASC akan terus digugat bila ASC tidak dapat mengelola peran keamanannya secara baik dalam menghadapi tantangan demokrasi ke depan. Kurang tanggapnya ASC terhadap perilaku militer dan persoalan demokrasi di Thailand akan berakibat pada menurunnya tingkat kohesivitas interaksi antaranggota ASEAN. Sebuah pola dan modalitas untuk menciptakan perimbangan baru yang lebih konstruktif bagi ASC seharusnya perlu terus ditingkatkan agar ASC dapat berfungsi sebagai keamanan yang komprehensif di kawasan. Kini kredibilitas para pemimpin ASEAN dipertaruhkan dalam menyikapi kudeta yang terjadi di Thailand dan kredibilitas itu sendiri sangat terkait dengan ASC yang perkembangannya begitu cepat dan semakin intensif disuarakan ASEAN.

Peningkatan hubungan luar negeri melalui pendekatan bilateral dan unilateral yang dilakukan Amerika Serikat memengaruhi kinerja ARF. Meski saat pembentukannya pada 1994, ARF memberi perhatian pada upaya membentuk keamanan secara multilateral, agenda diplomasi pencegahan dan membangun rasa saling percaya, ARF berjalan lambat. IIDS menyebutkan, transisi menuju diplomasi pencegahan sulit dilakukan ARF karena perlawanan dari beberapa anggota, seperti China.[13] Selain itu, langkah-langkah yang sedang dikembangkan ARF terutama ditujukan untuk masa perdamaian, bukan saat masa krisis. China menentang langkah ARF, terutama diplomasi pencegahan yang melibatkan campur tangan luar. Bagi China, apa yang dianggap sebagai upaya oleh pihak lain untuk membawa setiap isu ke dunia internasional atau berbagai pihak yang bisa memengaruhi kedaulatan China harus ditentang.

Dalam konteks global kini, ARF menjadi amat rentan atas ancaman kepentingan sesaat negara-negara besar. ARF bisa jatuh ke dalam instrumen ”kepentingan sesaat” negara adidaya, seperti Amerika Serikat. Sedangkan dalam konteks ”perang melawan terorisme” mudah sekali bagi Amerika memanfaatkan ARF menjadi kepentingan politik luar negerinya. Bahkan dikhawatirkan ARF dapat menjadi sarana lobi Amerika untuk mencari dukungan kehadirannya di Irak.[14] Kenyataan ini harus diwaspadai sebab selain mengkhawatirkan, juga ada tendensi meningkatkan kapabilitas militer dari negara ASEAN sebagai payung perlindungan untuk melakukan serangan terhadap terorisme. Sikap konsisten ASEAN amat diperlukan guna menjaga kredibilitas ASEAN sebagai organisasi multilateral.

Sebagai aktor di kawasan Asia Tenggara, ASEAN seharusnya tidak perlu mengikuti pilihan yang diambil Amerika Serikat, seperti pernah dilakukan ketiga negara ASEAN saat menanggapi wawancara Presiden AS George W. Bush dengan ABC News Desember 2001. Dalam wawancaranya, Bush ingin menempatkan pasukannya di Filipina, Malaysia, dan Indonesia guna memerangi terorisme yang berkaitan dengan jaringan Al-Qaeda di Asia Tenggara. Namun, ketiga negara ASEAN itu menolak dengan alasan, antara lain, konstitusi melarang, tidak sesuai kebijakan negara bersangkutan, dan mengganggu kedaulatan suatu negara. Penolakan ASEAN dinilai mampu menciptakan pengertian tentang pentingnya integritas nasional, stabilitas politik, dan pertahanan keamanan ke dalam lingkungan regional.[15]

Karena itu, ASEAN sebagai penggerak utama ARF dalam membentuk rezim keamanan, harus mengambil sikap terhadap aneka masalah tersebut. Sebagai aktor dalam ARF, ASEAN harus melakukan konsolidasi di kalangan anggotanya dan peka terhadap perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat tentang masalah terorisme. Hal itu tidak perlu menjadi rintangan ASEAN dalam menyikapi aneka perubahan di kawasan. Meski realitas menunjukkan hingga kini ARF tidak langsung menangani masalah keamanan di Asia Pasifik dan belum menjalankan peran secara substantif, ASEAN perlu terus memperluas hubungan dan memperkuat solidaritas ARF guna mengantisipasi munculnya polarisasi dalam ARF.

Kebijakan baru Amerika Serikat dalam memerangi terorisme internasional harus dilihat sebagai ujian bagi ARF guna melakukan peran keamanan yang lebih substantif dan peran ASEAN dalam mengonsolidasikan aneka kepentingan anggota ARF lainnya. Selain itu, peran ARF dengan memberi kontribusi yang lebih luas kepada kawasan Asia Pasifik untuk membahas masalah-masalah keamanan di kawasan secara komprehensif juga amat diperlukan. Bagaimanapun, ARF merupakan kerja sama multilateral dan dapat menjadi elemen penting dari suatu struktur keamanan serta dapat menjadi bagian integral keberhasilan suatu aliansi dan rezim kolektif. Karena itu, wujud kepercayaan diri ARF yang dibutuhkan adalah mampu mengelola hubungan di kawasan Asia Pasifik secara baik dengan membangun rasa saling percaya dan menciptakan lingkungan keamanan yang kondusif menghadapi tantangan ke depan.

 

Kesimpulan

ASEAN sebagai suatu organisasi regional pada masa awal terbentuknya telah menyepakati adanya kerjasama keamanan antara anggota-anggotanya. Tetapi pada faktanya kerjasama keamanan tidak dapat dibentuk secara optimal dikarenakan masih adanya rasa bermusuhan dan keinginan menyerang satu sama lain dan juga prinsip non-interference yang mengakibatkan lambatnya penangan konflik keamanan. Dengan adanya prinsip non-interference inilah yang mengakibatkan fokus kerjasama keamanan di ASEAN lebih difokuskan pada kerjasama ekonomi dan sosial budaya. Tapi setelah terjadi banyaknya aksi terorisme dan pemboman di kawasan Asia Tenggara, melalui Bali Concord II, dibentuklah ASC (ASEAN Security Community) yang merupakan manifestasi dari kepedulian bersama akan keamanan regional Asia Tenggara. Tetapi pada faktanya sejak dibentuknya ASC pada 2001 tidak dapat bertindak maksimal dalam menangani masalah-masalah yang timbul dalam regional, seperti masalah junta militer di Myanmar ataupun kudeta di Thailand. ASC yang masih setia dengan prinsip non-interference tidak dapat berbuat banyak dalam menghadapi masalah keamanan dalam regional.

Keamanan kawasan memang sangatlah penting bagi ASEAN, sehingga membentuk ARF (ASEAN Regional Forum) yang bekerjasama dengan negara-negara yang terlingkup dalam kawasan region Asia-Pasifik. Termasuk didalamnya China dan Amerika Serikat yang merupakan negara-negara besar dan memiliki pengaruh yang besar juga untuk keberlangsungan ARF, terutama Amerika Serikat. Karenanya, dengan adanya negara-negara influence di dalam region, ARF harus mampu untuk menentukan sikap dan tepat dalam mengkosolidasi kepentingan-kepentingan anggota ARF yang lain.

 

Referensi :

  • Artikel

Chung,Eunsook.2005.Cooperative Security Regimes: A Comparison of  OSCE and ARF. Sejong             Policy Studies, Vol,1.

Emmers,Ralf.2004. Cooperative Security and The Balance of power in ASEAN and The ARF. Artikel ”Regime for Cooperative Security: The Formation and Institutional Evolution of ASEAN and the ARF ”, New York

Farrel,Marry;Hette,Bjorn;Langenhove,Luk Van.2005.Global Politics Of Regionalism. Artikel       ”Regional Arrangement and Agencies For Security: Prospect and Obstacles”. London:Pluto Press.

Krasner,Stepen.1983.International Regimes. Artikel Oran R. Young, ”Regime Dynamics:the         rise and fall of international regimes”.New York:Cornell University Press.

Krasner,Stepen.1983.International Regimes. Artikel Arthur A. Stein “Coordination and    Collaboration: regimes in an anarchic world”. New York:Cornel University Press.

Sukma, Rizal CSIS Jakarta, dalam paper, “ASEAN Cooperation: Challenge and Prospect in         the Current International Situation”, New York 2003.

 

  • Internet

—— Saatnya ASEAN Tegas (diakses pada 13 Mei 2009)

http://www.p2d.org/index.php/kon/19/83-saatnya-asean-tegas.html

—– ASEAN Pasca Soeharto (diakses pada 13 Mei 2009)

http://indonesian.irib.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=10406&Itemid=26

—– Pertaruhan Komunitas Internasional (diakses pada 13 Mei 2009)

http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0308/29/ln/519490.html

—– Tantangan ARF Mendatang  (diakses pada 13 Mei 2009)

http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0609/30/Fokus/2987142.htm

—– ASEAN dan Implementasi Human Security (diakses pada 13 Mei 2009) http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1999/04/06/0116.html

—– Rezim Nuklir ASEAN (diakses pada 13 Mei 2009)

http://www.detiknews.com/read/2007/11/20/215750/855231/10.html

—— Myanmar Tamparan bagi ASEAN (diakses pada 13 Mei 2009)

http://www.unisosdem.org/kliping_detail.php?aid=2818&coid=1&caid=24

—– Aktivis Prodem:Rakyat Myanmar Siap Berubah, Hadapi Rezim Militer http://www.antara.co.id/arc/2008/5/21/aktivis-prodem-rakyat-myanmar-siap-berubah-hadapi-rezim-militer/ (diakses pada 13 Mei 2009)

—– Bali Concord II dan Komunitas Keamanan ASEAN (diakses pada 13 Mei 2009)

http://www.unisosdem.org/kliping_detail.php?aid=8926&coid=1&caid=27

—–  Keterkaitan Thailand terhadap Integrasi ASEAN 2015 (diakses pada 13 Mei 2009)

http://www.suaramerdeka.com/harian/0508/08/opi4.htm

—– Diplomasi Pertahanan Indonesia-AS dalam ARF (diakses pada 13 Mei 2009)

http://www.tni.mil.id/news.php?q=dtl&id=113012006111312

 


[1] Stefen Krasner., International Regimes, artikel “Coordination and Collaboration: regimes in an anarchic world” by Arthur A. Stein  Cornel University Press, New York. Pp116-140

[2] Stepen Krasner. International Regimes, artikel  ”Regime Dynamics:the rise and fall of international regimes” by Oran R. Young. Cornell University Press, New York. Pp 95-113

[3] Ralf Emmers, Regimes Cooperative Security.Cooperative security and the balance of power in ASEAN and the ARF. AMM (ASEAN Minister Meeting) adalah berkumpulnya lima mentri luar negeri yang memiliki otoritas tertinggi dan dijadikan alat kunci untuk berdialog tengtang keamanan agar dapat didiskusiakan bersama-sama.

[4] Rizal Sukma CSIS, dalam paper, “ASEAN Cooperation: Challenge and Prospect in the Current International Situation”, New York 2003

[5] Ralf Emmers,”Regime for Cooperative Security: The Formation and Institutional Evolution of ASEAN and the ARF ” dalam buku Cooperative Security and The Balance of power in ASEAN and The ARF. New York,2004, pp.10-39

[7] Mary Farrel, Bjorn Hette, Luk Van Langenhove. ”Regional Arrangement and Agencies For Security: Prospect and Obstacles” dalam buku Global Politics Of Regionalism. Pluto Press, London.Pp109-114

[8] http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0308/29/ln/519490.htm dalam artikel ”Pertaruhan Komunitas Keamanan  ASEAN”

[10] Ralf Emmers, ”Regimes for Cooperative Security:The Formation and Institutional Evolution of ASEAN and the ARF” dalam buku Cooperative Security and The Balance of Power in ASEAN and The ARF. New York, 2004, pp.10-39

[11] http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0308/29/ln/519490.htm dalam artikel ”Pertaruhan Komunitas Keamanan  ASEAN”

[12] http://www.suaramerdeka.com/harian/0508/08/opi4.htm dalam artikel ”Keterkaitan Thailand terhadap Integrasi ASEAN 2015”

[13] Eunsook Chung dalam Cooperative Security Regimes: A Comparison of  OSCE and ARF

[14] http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0609/30/Fokus/2987142.htm dalam artikel ”Tantangan ARF mendatang”

[15] Ibid

About miradialazuba

Hai, my name is Mira and in this blog you will know more about me...about my beautiful life...my adventure, my glory, my poor, my sad...and everything about me...see it...and you have to know that my life is the exciting one :)

Posted on Maret 17, 2012, in Journal of International Relations. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: